Equality

Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Abstract Penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 850/Pid.B/2008/PN.Bgl. tanggal 09 Januari 2009 dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Ir. Fathoni Prawata bin Atje Pranata adalah tepat. Kejahatan Korporasi Dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh dirumuskan dalam Pasal 28 jo Pasal 43 UU No 21 Tahun 2000. Sesuai dengan doctrin of identification (dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi), mens rea korporasi diidentifikasi pada pejabat kor porasi sebagai directing mind dalam korporasi . Menjadi tanggung jawab mutlak Ir. Fathoni Prawata bin Atje Pranata sebagai General Manager karena telah melakukan seangkaian tindakan yang menghalang-halangi buruh untuk: membentuk/ tidak; menjadi anggota/tidak; melaksanakan / tidak, dengan cara :melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ; melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Kata kunci : kejahatan korporasi, hak berserikat buruh, perlindungan hukum The vonnis based on the decision of the District Court of Bangil Number: 850/Pid.B/2008/PN.Bgl. dated on January 9, 2009 with the imposition of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months to Ir. Fathoni Prawata bin Atje Pranata is appropriate. Corporate Crime in Progress labour' Rights Association formulated in Article 28 jo Article 43 of Law No. 21 of 2000. In accordance with doctrin of identification (in the theory of corporate criminal liability), mens rea corporations identified on official porasi choir as a directing mind in the corporation. Being the sole responsibility of Ir. Fathoni Prawata bin Atje Pranata as General Manager for doing actions that hinder workers to: establish or not; become members or not; implement / not, by the way: do the termination of employment, temporary lay off, demoted, or perform mutation ; not pay or reduce the wages of workers; intimidation in any form; conduct union campaign against the formation of unions. Keywords: corporate crime, labour' rights of association, legal protection